Jabar Expose - Jakarta | Isu pergantian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang ramai beredar di media sosial dan beberapa portal berita sejak pertengahan Mei 2025 akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari Kejaksaan Agung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
> “Itu berita hoaks,” tegas Harli saat dikonfirmasi pada Minggu, 18 Mei 2025.
Kabar ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap meningkatnya pengamanan kantor Kejaksaan oleh aparat TNI, yang turut memicu spekulasi liar.
Namun, Harli menyatakan bahwa pengamanan tersebut murni dilakukan sebagai langkah antisipatif atas potensi ancaman terhadap para jaksa yang menangani kasus-kasus strategis, dan tidak ada kaitannya dengan urusan politik atau pergantian pimpinan.
Mutasi Biasa Diseret ke Isu Politis
Menambah polemik, publik juga menyoroti mutasi terhadap enam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) pada April 2025. Namun Kejagung menegaskan bahwa rotasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme rutin dan tidak berhubungan dengan isu pergantian Jaksa Agung.
“Mutasi adalah hal biasa dalam struktur Kejaksaan. Tidak ada kaitan dengan isu-isu yang berkembang di luar,” ujar Harli.
Siapa Diuntungkan dari Disinformasi Ini?
Pertanyaan krusial pun muncul: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari penyebaran hoaks ini? Disinformasi yang terstruktur seperti ini kerap digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketidakstabilan, merusak citra institusi hukum, bahkan melemahkan posisi pejabat publik yang tengah menangani perkara-perkara strategis.
Dalam konteks politik, penyebaran kabar palsu seperti ini bisa menjadi taktik untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial, atau untuk menggiring opini publik ke arah tertentu.
Pentingnya Literasi Informasi dan Transparansi
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat tentang pentingnya literasi informasi. Tidak semua yang viral di media sosial adalah kebenaran.
Publik perlu lebih bijak dalam menyaring dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya lebih luas.
Di sisi lain, institusi pemerintah seperti Kejaksaan Agung juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan komunikasi yang terbuka.
Hoaks tentang pergantian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin adalah contoh nyata bagaimana informasi yang menyesatkan dapat mengguncang stabilitas lembaga dan mengaburkan fakta.
Di era informasi yang bergerak cepat, kewaspadaan dan ketelitian adalah kunci untuk menjaga kebenaran dan kepercayaan publik.
• NP
0 Komentar