Thekarawangpost.com - Bandung | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. bersama Wakajati Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H. menerima kedatangan rombongan Komisi III DPR RI dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik terkait pengawasan penegakan hukum terpadu di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung di Mapolda Jabar dan dihadiri oleh berbagai pimpinan lembaga penegak hukum di Jawa Barat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath, S.H., M.H., para Wakil Ketua serta Anggota Komisi III DPR RI, Kapolda Jabar Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., serta Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol. M. Arief Ramdhani, S.I.K.. Para Asisten di Kejati Jabar serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat juga mengikuti rangkaian acara.
Bahas Kinerja dan Tantangan Penegakan Hukum
Pertemuan tersebut menjadi ruang penting bagi setiap instansi untuk memaparkan capaian kinerja, tantangan, serta kebutuhan strategis dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.
Suasana dialog berlangsung konstruktif, memperlihatkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
Dalam paparannya, Kajati Jabar Dr. Hermon Dekristo menyampaikan gambaran umum penanganan perkara oleh Kejati Jabar selama tiga tahun terakhir.
Beliau juga menekankan komitmen Kejati Jabar dalam meningkatkan kualitas penuntutan, khususnya pada perkara-perkara prioritas yang menjadi perhatian publik dan pemerintah.
Butuh Dukungan Regulasi
Kajati Jabar menegaskan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum tidak lepas dari dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai.
Ia menyampaikan harapan agar Komisi III DPR RI dapat memberikan dukungan legislasi guna memperkuat kinerja Kejaksaan di Jawa Barat.
“Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Kejati Jabar. Sinergi dan dukungan regulasi sangat kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Jawa Barat,” ujar Kajati Jabar.
Perkuat Kolaborasi Antar Lembaga
Kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar instansi penegak hukum dan lembaga legislatif.
Melalui komunikasi intensif ini, diharapkan tercapai harmonisasi dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta tegaknya hukum di Jawa Barat.
Komisi III DPR RI menilai bahwa kunjungan seperti ini penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum di daerah.
Harmonisasi untuk Jawa Barat yang Lebih Aman
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, seluruh pihak berharap terbangun koordinasi yang lebih kuat antara Kejaksaan, Kepolisian, BNN, serta DPR RI.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai tantangan hukum dan meningkatkan rasa aman masyarakat Jawa Barat.
• Rls/Red

0 Komentar