Thekarawangpost.com - Jakarta | Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kembali menggelar audiensi strategis dengan pemangku kepentingan internal serta elemen masyarakat sipil di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (1/12). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, bersama para anggota komisi, antara lain Mahfud MD, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Otto Hasibuan.
Audiensi dibagi dalam dua sesi utama yang menghadirkan beragam pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap agenda besar reformasi Polri.
Fokus Evaluasi Struktural hingga Sistem Pendidikan Polri
Pada sesi pertama, KPRP berdiskusi bersama Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI). Sesi ini menyoroti evaluasi mendalam terkait tiga aspek penting:
-
Struktural: efektivitas organisasi dan tata kelola Polri,
-
Instrumental: penguatan regulasi, sarana, dan metode kerja,
-
Kultural: pembenahan kultur internal serta profesionalisme anggota.
Isu mengenai pembaruan sistem pendidikan kepolisian juga menjadi sorotan utama, mengingat perannya sebagai fondasi pembentukan karakter aparat.
Penguatan Etika, Humanisme, dan Perspektif Gender
Sesi kedua menghadirkan organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti MUI, NU, KWI, MATAKIN, PERMABUDHI, PHDI, PGI, serta Komnas Perempuan. Para peserta memberikan pandangan mengenai:
-
penguatan etika moral dalam penegakan hukum,
-
pentingnya kepolisian yang humanis dan inklusif dalam keberagaman,
-
pemenuhan hak korban serta penerapan keadilan berperspektif gender.
Kolaborasi lintas unsur ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan kepolisian yang lebih peka terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.
Wujud Komitmen Pemerintah Dorong Wajah Baru Polri
Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk menyerap pandangan substantif dari berbagai kalangan. Masukan tersebut akan menjadi landasan penyusunan rekomendasi strategis dalam agenda besar perbaikan Polri.
“Diskusi seperti ini penting untuk memastikan reformasi Polri berjalan komprehensif, berintegritas, dan menghormati hak asasi manusia,” ujar Jimly.
Melalui proses yang inklusif dan partisipatif ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan wajah baru Polri—institusi yang profesional, terpercaya, humanis, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat.
• Rls/NP

0 Komentar