 |
| Foto : Purna ASN saat menunggu hasil RDP di DPRD Karawang |
Thekarawangpost.com - Karawang | Persoalan uang kadeudeuh bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Karawang kian memanas. Polemik yang berlarut-larut tanpa kepastian ini membuat ratusan pensiunan semakin gelisah, sementara Komisi I DPRD Karawang mendesak Bupati Aep Syaepuloh turun tangan langsung untuk memutus kebuntuan yang terjadi di tubuh KORPRI.
Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Juhri, menyampaikan bahwa masalah ini tidak bisa lagi hanya dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dengan kondisi kas KORPRI yang hanya sekitar Rp7 miliar, jauh dari total kebutuhan untuk memenuhi tuntutan Rp14 juta per orang bagi 1.191 pensiunan, ia menilai keputusan strategis hanya bisa diambil oleh Bupati sebagai Dewan Pembina KORPRI.
“Keputusan tidak bisa diambil di forum RDP. Situasinya sudah buntu. Bupati harus turun tangan langsung,” tegas Saepudin usai RDP di Gedung DPRD Karawang, Rabu (10/12/2025).
Pensiunan Pulang dengan Kekecewaan
Pertemuan antara Komisi I DPRD, pengurus KORPRI, dan para pensiunan berakhir tanpa titik temu. Para pensiunan yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri untuk negara itu kembali pulang dengan tangan hampa.
Perwakilan pensiunan, Uce Supriatna, seorang mantan kepala sekolah di Rengasdengklok, mengungkapkan bahwa tuntutan Rp14 juta bukanlah hal baru, melainkan hak normatif yang sebelumnya sudah diberikan kepada pensiunan lain.
“Kami hanya menuntut keadilan. Ada pensiunan sebelum kami yang menerima Rp14 juta, bahkan ada yang masa pensiunnya lebih baru tetapi sudah menerima duluan,” ujar Uce dengan nada kecewa.
Kekecewaan itu bahkan sudah menjelma menjadi ancaman. Sejumlah pensiunan menyatakan siap tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada mendatang jika pemerintah daerah tidak segera memberikan solusi yang jelas.
KORPRI Mengaku Terjepit
Di sisi lain, perwakilan pengurus KORPRI Karawang, Abas Sudrajat, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memutuskan apapun mengingat ketimpangan antara tuntutan pensiunan dan kondisi kas organisasi.
“Pengurus inti KORPRI sedang berada di luar daerah untuk kegiatan kemanusiaan. Aspirasi pensiunan akan kami sampaikan semua, termasuk usulan terkait opsi pemenuhan dana,” kata Abas.
Drama Tuntutan yang Menunggu Keberanian Pemimpin Daerah
Ketegangan ini menunjukkan bahwa persoalan uang kadeudeuh bukan sekadar angka, tetapi menyangkut harga diri dan penghargaan negara terhadap abdi negara yang telah menuntaskan masa baktinya.
Kini, semua mata tertuju pada Bupati Aep Syaepuloh. Apakah ia akan mengambil langkah berani untuk menyelesaikan konflik yang telah menggerus kepercayaan ratusan pensiunan, ataukah polemik ini akan terus menjadi bara yang membesar jelang tahun politik?
Satu hal yang pasti: para pensiunan menunggu, dan waktu terus berjalan.
• Irfan Sahab
0 Komentar