 |
| Foto : Asep Agustian, SH., MH |
Thekarawangpost.com - Karawang | Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Karawang terkait polemik dana kadeudeuh pensiunan KORPRI berubah panas setelah salah satu pemerhati kebijakan politik dan pemerintahan, Asep Agustian, SH., MH., meluapkan kekecewaannya. Rapat yang diharapkan menjadi titik terang justru dinilai hambar dan tak menghasilkan solusi.
Asep, yang sejak awal mengikuti dinamika polemik ini, dengan tegas menyebut RDP tersebut “gagal total” lantaran para pengambil kebijakan KORPRI baik pengurus lama maupun baru justru absen dari forum penting itu.
“Saya nyatakan kecewa keras! Bagaimana persoalan hiruk-pikuk para pensiunan ini bisa selesai jika pengurus yang diundang malah tidak hadir? Seolah-olah ada ketakutan, ada misteri!” tegas Asep saat ditemui usai rapat di Cafe Zenith, Rabu (10/12/12).
Dana Kadeudeuh Menguap Setengah, Dasar Hitungan Misterius
Salah satu hal yang membuat amarah Asep memuncak adalah perubahan drastis nominal dana kadeudeuh, dari yang sebelumnya mencapai Rp14 juta, kini hanya tinggal separuhnya Rp7 juta. Ia menilai tidak ada satu pun pihak yang mampu menjelaskan dasar perhitungan angka tersebut.
“Dulu ada angka Rp10 juta, naik jadi 11, 12, sampai mentok Rp14 juta. Dasarnya dari mana? Sekarang tiba-tiba turun jadi Rp7 juta. Wajar para purna marah dan menolak. Tahun kemarin bisa Rp14 juta, kenapa sekarang turun?” kritiknya.
Sindiran Pedas untuk Pengurus KORPRI: “Jangan Sedikit-Sedikit Nyeret Bupati!”
Tak hanya soal angka yang berubah-ubah, Asep juga menyayangkan sikap sebagian pihak yang dinilainya terlalu gampang menyeret Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, seolah-olah semua persoalan harus diselesaikan olehnya.
“Bupati itu bukan malaikat! Kasihan Bupati yang sekarang, padahal masalah ini akumulasi dari masa lalu. Bereskan dulu di internal. Duduk bareng pengurus lama dan baru. Kalau strukturnya gentle, hadapi. Kalau menghindar terus seperti ini, banci namanya,” sindirnya tajam.
RDP Dinilai Tidak Efektif: “Yang Datang Bukan Decision Maker”
Asep menilai rapat ini sejak awal tidak maksimal, karena perwakilan yang hadir bukanlah pengambil keputusan. Alhasil, rapat yang seharusnya menyelesaikan masalah hanya berakhir dengan saling lempar pendapat tanpa hasil konkret.
Pelaporan ke APH Disarankan Ditahan: “Ini Bukan Soal Menakut-nakuti”
Terkait wacana pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH), Asep menilai langkah itu belum tepat. Ia menegaskan persoalan ini masih bisa diselesaikan melalui musyawarah karena sifatnya lebih pada urusan perdata dan kesepakatan internal.
“Hukum itu bukan alat menakut-nakuti. Apa yang mau dilaporkan kalau angka saja belum jelas? Selesaikan dulu! Undang semua purna, jelaskan terang-benderang. Kalau jelas, mereka pasti manut.”
Desakan Pertemuan Ulang: “Wajib Hadir Semua! Jangan Ada yang Mengelak!”
Di akhir pernyataannya, Asep menegaskan bahwa pengurus KORPRI wajib menggelar pertemuan ulang dengan menghadirkan seluruh pihak—tanpa ada yang mangkir.
• Irfan
“Undang sekali lagi. Pengurus lama dan baru wajib hadir. Jangan sampai preseden buruk ini berlarut tanpa kejelasan. Bereskan dulu ini!”
Ketegangan yang terjadi hari ini menjadi penanda bahwa polemik dana kadeudeuh belum menemukan titik temu. Publik, terutama para pensiunan KORPRI, kini menanti langkah tegas dan transparan dari para pengurus yang bertanggung jawab.
• NP
0 Komentar