 |
| foto: Sekretaris LSM GMBI Distrik Karawang, Rahmat |
Thekarawangpost.com - Karawang | Proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Karawang dengan nilai anggaran hampir mencapai Rp2 miliar menuai sorotan tajam. Sekretaris LSM GMBI Distrik Karawang, Rahmat, menilai proyek tersebut terkesan dibiarkan tanpa pengawasan ketat, meski hingga kini pekerjaan disebut belum rampung sesuai ketentuan.
Rahmat menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek bukan persoalan sepele. Menurutnya, kondisi fisik di lapangan menunjukkan pekerjaan belum tuntas, sehingga memunculkan tanda tanya besar terkait fungsi pengawasan dari instansi terkait.
“Kondisinya nyata terlihat jelas bahwa pekerjaan belum selesai. Seharusnya Dinas PUPR, Inspektorat, BPK, maupun aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Ini bukan proyek kecil, nilainya hampir Rp2 miliar. Jangan sampai anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru terhambur sia-sia,” ujar Rahmat, Sabtu (28/2/2026).
Ia menilai, proyek dengan nilai anggaran besar semestinya dikawal secara ketat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan. Keterlambatan yang terjadi, lanjutnya, berpotensi melanggar aturan kontraktual serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai pengguna fasilitas.
LSM GMBI, kata Rahmat, tidak akan tinggal diam. Pihaknya telah menyiapkan langkah konkret apabila tidak ada respons memadai dari instansi teknis terkait.
“Kami akan memberikan teguran secara tertulis. Jika tidak ada respon positif, kami akan melaporkan persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi jembatan saat ini sangat berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti pengawasan, Rahmat juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap vendor pelaksana proyek. Ia meminta evaluasi menyeluruh dilakukan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi apabila terbukti pekerjaan tidak diselesaikan sesuai aturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang patut ditindak demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Karawang, sesuai dengan tujuan dan cita-cita Bupati,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Rahmat mengingatkan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam proses perencanaan dan selektif dalam menentukan rekanan pelaksana proyek.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam proses penunjukan vendor.
“Jangan sampai ada indikasi praktik yang tidak transparan dengan vendor tertentu. Jika ditemukan temuan ke arah itu, kami akan segera menindaklanjutinya dengan laporan ke aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Sorotan ini menambah daftar evaluasi terhadap proyek infrastruktur di Karawang, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat dan menjamin keselamatan masyarakat.
Kojek
0 Komentar