Audiensi Ricuh, Gerakan Militansi Pejuang Indonesia Tinggalkan Forum, PJT II Dinilai Tak Transparan

 

Foto : Sekretaris DPC GMPI Rengasdengklok, Edi Sunarya 

Thekarawangpost.com - Karawang | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kecamatan Rengasdengklok melontarkan kritik keras terhadap Perum Jasa Tirta II (PJT II) wilayah Rengasdengklok usai audiensi yang berujung aksi walk out, Kamis (2/4/2026).

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran pejabat berwenang dalam forum resmi yang membahas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Karawang bagian utara.

Sekretaris DPC GMPI Rengasdengklok, Edi Sunarya akrab disapa Deblenk menilai absennya pimpinan PJT II bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap transparansi publik.

“Kami hadir membawa mandat masyarakat, bukan sekadar formalitas. Ketika yang hadir tidak memiliki kewenangan penuh dan tidak membawa data resmi, maka wajar jika publik mempertanyakan: ada apa dengan pengelolaan PNBP di PJT II Rengasdengklok?” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, GMPI menilai jawaban dari perwakilan PJT II cenderung normatif dan tidak menyentuh substansi. Tidak ada satu pun data konkret maupun dokumen pendukung yang dapat menjelaskan mekanisme penerimaan PNBP, khususnya dari pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Situasi ini, menurut GMPI, memperkuat dugaan adanya pengelolaan aset negara yang tidak transparan, bahkan berpotensi mengarah pada penyimpangan.

“Kami menerima berbagai laporan masyarakat terkait pemanfaatan lahan PJT II yang diduga tidak masuk dalam skema PNBP. Jika benar, ini berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara. Bahkan, kami mencurigai adanya oknum yang memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi,” ungkap Deblenk.

GMPI menegaskan bahwa aksi walk out merupakan bentuk protes terbuka atas minimnya keseriusan pihak PJT II dalam memberikan klarifikasi yang komprehensif.

Ke depan, GMPI akan melayangkan surat resmi lanjutan dengan tuntutan agar audiensi berikutnya dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan PJT II Rengasdengklok, disertai data lengkap terkait pengelolaan PNBP.

Jika tuntutan tersebut kembali diabaikan, GMPI memastikan akan meningkatkan eskalasi dengan menggelar aksi damai di depan kantor PJT II.

“Ini menyangkut aset negara dan potensi kerugian publik. Tidak boleh ada ruang bagi praktik abu-abu. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas,” pungkasnya.

• Kojek