 |
| Ilustrasi underpass (AI) |
Thekarawangpost.com - Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang mulai mematangkan langkah strategis untuk mengurai kemacetan sekaligus menekan angka kecelakaan di sejumlah perlintasan kereta api.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat menyatakan siap menindaklanjuti rencana besar Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, yang mengusulkan pembangunan enam titik underpass di wilayah rawan.
Kepala Dinas PUPR Karawang, Rusman Kusnadi, mengungkapkan bahwa satu proyek sudah memasuki tahap konkret. Underpass Tuparev telah memiliki Detail Engineering Design (DED) dan direncanakan masuk anggaran tahun 2027 dengan estimasi biaya sekitar Rp55 miliar, di luar fluktuasi harga material.
“Untuk Tuparev, DED sudah siap. Tinggal penganggaran, dan kami perkirakan sekitar Rp55 miliar, belum termasuk kenaikan harga material ke depan,” ujar Rusman, Kamis (30/4/2026), didampingi Kabid Jalan dan Jembatan Dani Firmansyah.
Tak berhenti di satu titik, PUPR Karawang juga bergerak cepat menyiapkan dokumen administratif untuk lima lokasi lain yang akan diajukan ke Kementerian PUPR pusat.
Titik-titik tersebut meliputi Tanjungpura, Johar, Kosambi, Pancawati, dan Cikampek—kawasan yang selama ini dikenal padat dan rawan kecelakaan.
Langkah ini menjadi respons langsung atas meningkatnya perhatian publik terhadap keselamatan di perlintasan sebidang, terutama setelah insiden kecelakaan fatal di Stasiun Bekasi Timur. Pemerintah daerah ingin memastikan tragedi serupa tidak kembali terjadi.
Rusman menegaskan, selain fokus pada proyek underpass, pihaknya saat ini juga tengah menggenjot proses lelang melalui LPSE untuk pembangunan jalan dan jembatan penghubung antarwilayah.
Upaya ini dinilai krusial untuk memperlancar mobilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, Bupati Aep menekankan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan infrastruktur. Dari enam titik yang diusulkan, koridor Tuparev hingga Kosambi ditetapkan sebagai prioritas penanganan cepat.
“Kami ingin memastikan perlintasan ini tidak lagi menjadi sumber bahaya. Keselamatan masyarakat adalah yang utama,” tegas Aep.
Menariknya, Aep secara tegas lebih memilih konsep underpass dibandingkan flyover. Selain dinilai lebih efisien dari sisi biaya, underpass juga dianggap lebih ramah secara visual karena tidak mengubah lanskap kawasan secara drastis.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Karawang tetap optimistis. Seluruh usulan akan diajukan secara komprehensif ke pemerintah pusat, dengan harapan mendapat dukungan penuh dari Kementerian PUPR sebagai bagian dari agenda nasional peningkatan keselamatan transportasi.
Jika terealisasi, proyek ini tak hanya menjadi solusi kemacetan, tetapi juga langkah konkret menyelamatkan nyawa di titik-titik perlintasan paling berisiko di Karawang.
• NP
0 Komentar