 |
| Foto : Seorang warga Karawang yang didugs protes atas mutasi DK. (Ist) |
Thekarawangpost.com - Karawang | Pascaramainya aksi protes yang mewarnai pelantikan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang pada Jumat (19/6/2026), fakta baru muncul dari institusi tempat DK sebelumnya bertugas, yakni RSUD Karawang.
Humas RSUD Karawang, Lutfi, membenarkan bahwa sebelum dimutasi, DK memang bertugas di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
"Betul, sebelumnya beliau bertugas di RSUD Karawang," ujar Lutfi saat dikonfirmasi.
Namun terkait perpindahan jabatan yang belakangan menjadi sorotan publik, Lutfi menegaskan bahwa keputusan mutasi dan rotasi bukan berasal dari pihak RSUD Karawang.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kewenangan instansi yang menangani manajemen kepegawaian daerah.
"Kalau untuk rotasi dari kami RSUD tidak ada. Mungkin itu kebijakan dari BKPSDM," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena muncul di tengah berbagai spekulasi yang berkembang pascaaksi protes terbuka dalam acara resmi pemerintah daerah.
Alih-alih menguatkan isu negatif yang beredar, pihak RSUD justru memberikan penilaian positif terhadap kinerja DK selama bertugas.
Menurut Lutfi, DK dikenal sebagai pegawai yang profesional dan memiliki hubungan kerja yang baik dengan pimpinan maupun rekan-rekannya.
"Selama bertugas, beliau dikenal profesional dan hubungan kerjanya baik dengan pimpinan," ungkapnya.
Keterangan resmi dari RSUD Karawang ini kemudian memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Jika rekam jejak dan kinerja DK selama bertugas dinilai baik, apa sebenarnya yang melatarbelakangi munculnya aksi protes dalam momentum mutasi dan rotasi pejabat tersebut?
Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang secara rinci mengungkap akar persoalan yang memicu protes tersebut. Akibatnya, ruang spekulasi di tengah publik masih terbuka lebar.
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi hal yang penting. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh dan objektif agar tidak terjebak pada asumsi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Kini perhatian publik tertuju kepada pihak-pihak terkait, terutama instansi yang berwenang dalam proses mutasi dan rotasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Penjelasan yang komprehensif dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses birokrasi.
Apakah misteri di balik aksi protes tersebut akan segera terungkap? Ataukah justru menjadi babak baru yang menambah tanda tanya dalam dinamika mutasi pejabat di Karawang?
(Tatang UT)
0 Komentar