 |
| Foto : Paguyuban Masyarakat Karawang (PMK) mendesak Bupati Karawang untuk turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi proyek-proyek yang dinilai bermasalah. |
Thelarawangpost.com - Karawang | Gelombang kritik terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Karawang kembali menguat. Paguyuban Masyarakat Karawang (PMK) mendesak Bupati Karawang untuk turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi proyek-proyek yang dinilai bermasalah, alih-alih hanya mengandalkan laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pengawas.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang, Senin (20/7/2026).
Dalam aksi itu, massa menyampaikan berbagai keluhan terkait proyek yang disebut mangkrak, dibongkar tanpa kejelasan, hingga diduga tidak dikerjakan sesuai harapan masyarakat.
"Kami mohon Bupati turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menerima laporan dari OPD atau pengawas. Lihat sendiri kondisi proyek yang menjadi keluhan masyarakat," ujar salah seorang orator, Akhmad Muslim.
Selain meminta Bupati melakukan inspeksi lapangan, massa juga mengusulkan agar peninjauan dilakukan bersama tim teknis dan melibatkan insan pers. Menurut mereka, keterbukaan tersebut penting agar kondisi proyek dapat diketahui publik secara objektif.
Para peserta aksi menilai pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan serta mengungkap dugaan penyimpangan apabila memang ditemukan di lapangan.
Dalam tuntutannya, mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang segera mengevaluasi proyek-proyek yang dipersoalkan dan memberikan kepastian penyelesaian terhadap sejumlah fasilitas yang telah dibongkar namun hingga kini belum diperbaiki.
Menurut mereka, proyek yang terbengkalai berpotensi merugikan masyarakat serta mengurangi kepercayaan publik terhadap program pembangunan daerah.
Selain itu, massa turut mendesak aparat penegak hukum menindak tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
Mereka menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan di Karawang agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Koordinator aksi, Wardi, menyatakan demonstrasi tidak akan berhenti pada hari itu saja. Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian, pihaknya berencana menggelar aksi setiap hari selama 30 hari ke depan apabila belum ada respons konkret dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
"Kalau pemerintah tetap diam dan tidak memberikan penyelesaian yang jelas, kami akan kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar," kata Wardi di hadapan peserta aksi.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait tuntutan yang disampaikan massa. Publik kini menantikan langkah pemerintah daerah dalam merespons aspirasi tersebut.
• Tatang UT
0 Komentar