 |
| Foto : Tim Puslitbang Polri turun langsung melakukan evaluasi terhadap mutu dan kondisi barang maupun jasa hasil pengadaan di lingkungan Polda NTB. |
Mataram | Penggunaan anggaran negara di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri. Senin (21/9/2026), tim Puslitbang Polri turun langsung melakukan evaluasi terhadap mutu dan kondisi barang maupun jasa hasil pengadaan di lingkungan Polda NTB.
Evaluasi tersebut dipimpin Kombes Pol. Ady Savart Penataran Simanjuntak, S.H., S.I.K., bersama tiga anggota tim, yakni AKBP Asty Astuti, S.T., Iptu Dwijo Sumarsono, S.H., dan Prof. Risnandar, Ph.D.
Pemeriksaan dilakukan terhadap pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya. Tim melakukan pengecekan untuk memastikan barang maupun jasa yang telah dibelanjakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, peruntukan, serta mutu yang dipersyaratkan.
Langkah tersebut menjadi penting karena pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik yang membutuhkan pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran negara.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan evaluasi Puslitbang Polri merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Polda NTB.
“Melakukan evaluasi terkait mutu dan keadaan barang/jasa yang telah dibelanjakan di Polda NTB. Pengecekan ini bentuk pengawasan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran di kepolisian, khususnya Polda NTB,” jelas Kholid.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak sekadar melihat keberadaan barang atau hasil pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan belanja yang telah dilakukan memiliki kesesuaian antara kebutuhan, spesifikasi, mutu, dan penggunaannya.
Dari evaluasi tersebut, Puslitbang Polri diharapkan memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi hasil pengadaan sekaligus menjadi bahan penguatan pengawasan internal.
Pengawasan terhadap pengadaan juga menjadi instrumen penting untuk menutup celah terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja. Dengan demikian, anggaran yang bersumber dari keuangan negara dapat digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Polda NTB menyatakan kegiatan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang semakin tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah pemeriksaan ini sekaligus menunjukkan bahwa kualitas hasil pengadaan tidak cukup hanya dilihat dari proses administrasinya.
Kondisi fisik, mutu, kesesuaian kebutuhan, hingga manfaat barang dan jasa yang telah dibeli juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat sesuai peruntukannya.
• Hms
0 Komentar