 |
| Foto : Halim Topan mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya setelah memperoleh nomor urut 3 dalam pengundian nomor urut calon kepala desa, Rabu (15/10/2026). |
Thekarawangpost.com – Karawang | Calon Kepala Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Halim Topan, mulai memaparkan arah perubahan yang ingin dibawanya jika dipercaya masyarakat memimpin pemerintahan desa periode mendatang.
Berbekal pengalaman sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ia menyoroti tiga persoalan utama: kualitas pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli desa, dan terbatasnya akses kerja bagi warga lokal.
Halim Topan mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya setelah memperoleh nomor urut 3 dalam pengundian nomor urut calon kepala desa, Rabu (15/10/2026).
Baginya, nomor urut tersebut bukan sekadar identitas dalam kontestasi politik desa, melainkan juga memudahkan masyarakat mengenali dirinya, terutama melalui foto yang ditampilkan di media sosial.
"Saya dapat nomor tiga, alhamdulillah. Nomor tiga itu menurut kami bagus. Bukan karena hitung-hitungan, tetapi karena di media sosial fotonya ada di tengah-tengah, jadi mudah untuk mencarinya. Senang dan bahagia," ujar Halim kepada jurnalis Nuansa Metro.
Namun, di balik rasa syukur atas nomor urut tersebut, Halim menegaskan bahwa substansi pencalonannya terletak pada agenda pembenahan tata kelola pemerintahan desa dan pemanfaatan potensi lokal yang dinilainya belum optimal.
Pelayanan Cepat, Akurat, dan Gratis Jadi Prioritas
Halim menempatkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sebagai salah satu agenda utama. Ia menginginkan perubahan sistem pelayanan pemerintahan desa agar lebih efektif, tepat, dan tidak membebani warga dengan pungutan.
"Visi misi ingin meningkatkan pelayanan masyarakat di desa, dengan perubahan sistem yang lebih baik. Pelayanan harus cepat, akurat, dan tidak dipungut biaya di pemerintahan desa," tegasnya.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Karena itu, pembenahan tidak cukup hanya melalui slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sistem kerja dan praktik pelayanan sehari-hari.
Tanah Bengkok 11 Hektare Jadi Modal Pembangunan
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Halim adalah penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia menilai Desa Wadas memiliki potensi ekonomi yang cukup besar karena berada di kawasan industri dan dikelilingi sejumlah perusahaan.
Namun, potensi tersebut, menurutnya, perlu dikelola secara lebih maksimal agar mampu menopang pembiayaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Potensi yang ada di Desa Wadas itu lumayan karena ada beberapa perusahaan. Selama ini, karena belum maksimalnya pendapatan desa, program-program menjadi tersendat," ungkapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program desa tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan anggaran. Karena itu, pemetaan dan pengelolaan sumber pendapatan menjadi pekerjaan penting yang harus dilakukan secara terencana.
"Program tanpa anggaran itu mustahil. Memang lembaga pemerintahan tanpa anggaran itu susah untuk maju. Makanya, potensi pendapatan harus digali terlebih dahulu," sambungnya.
Salah satu aset yang ingin dioptimalkan adalah tanah bengkok desa seluas kurang lebih 11 hektare. Halim menilai aset tersebut harus dikelola secara produktif dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat.
"Kita punya tanah bengkok kurang lebih 11 hektare. Itu nantinya akan dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga ke depan manfaatnya bisa lebih dirasakan," jelasnya.
Optimalisasi aset desa tersebut, jika terealisasi, diharapkan dapat memperkuat kapasitas keuangan desa. Meski demikian, pengelolaannya perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
DKM, Ustaz, dan Tokoh Agama Tak Ingin Diabaikan
Selain pembangunan dan pelayanan publik, Halim juga menaruh perhatian terhadap kehidupan keagamaan di Desa Wadas.
Ia menginginkan adanya dukungan yang lebih baik bagi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), para ustaz, dan tokoh agama.
Menurutnya, perhatian terhadap penggerak kegiatan keagamaan perlu menjadi bagian dari kebijakan sosial pemerintahan desa, sepanjang didukung kemampuan anggaran dan mekanisme yang sesuai aturan.
"Ke depannya untuk keagamaan, fasilitas-fasilitas seperti DKM dan ustaz, kalau bisa walaupun tidak setiap bulan, setahun sekali mendapatkan haknya," ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Halim ingin mendorong pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Serapan Tenaga Kerja Lokal, Persoalan yang Menunggu Jawaban
Di antara sejumlah persoalan yang disorot, kesempatan kerja bagi warga lokal disebut Halim sebagai salah satu keluhan paling krusial masyarakat Desa Wadas.
Berada di kawasan industri ternyata belum otomatis menjamin seluruh warga memperoleh akses pekerjaan di perusahaan-perusahaan sekitar.
Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa, perusahaan, dan Dinas Tenaga Kerja.
Halim berencana mengedepankan pendekatan persuasif untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
"Masalah tenaga kerja memang menjadi keluhan masyarakat kita. Untuk menyerap tenaga kerja, pertama kita melakukan pendekatan dengan industri, berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, dan membangun hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan," paparnya.
Ia menilai dialog dan koordinasi menjadi jalan yang perlu ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja bagi putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan perusahaan.
"Kita tidak perlu arogan, tetapi melakukan pendekatan dan lobi. Kalau memang putra-putra kita sesuai dengan syarat yang dibutuhkan perusahaan, di situlah sistem perekrutan tenaga kerja perlu diperbaiki," tegasnya.
Bagi Halim, keberadaan industri di sekitar desa semestinya menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, pemerintah desa perlu mengambil peran sebagai penghubung yang aktif, tanpa mengabaikan kebutuhan perusahaan maupun kompetensi calon tenaga kerja.
Pengalaman BPD Jadi Bekal, Kebijakan Lama Tetap Dievaluasi
Halim mengakui, keputusannya maju dalam Pilkades Wadas tidak terlepas dari pengalaman selama menjadi anggota BPD dan mendampingi kepala desa sebelumnya.
Ia mengaku memahami berbagai kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama proses pendampingan tersebut.
Pengalaman itu, menurutnya, menjadi bekal untuk menyusun langkah perbaikan apabila mendapat kepercayaan masyarakat.
Kepala desa sebelumnya tidak dapat kembali menjabat setelah menjalani tiga periode kepemimpinan.
"Dari BPD, selama mendampingi kepala desa, kita memahami apa kekurangan dan kelebihannya. Kebijakan beliau bukan berarti jelek, karena setiap manusia tentu ada plus minusnya. Yang baik akan kita lanjutkan," pungkasnya.
Dengan membawa agenda pelayanan publik tanpa pungutan, penguatan PADes melalui optimalisasi aset, perhatian terhadap kehidupan keagamaan, serta perluasan kesempatan kerja lokal, Halim Topan menawarkan sejumlah gagasan perubahan bagi Desa Wadas.
Kini, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menyampaikan visi dan misi, melainkan membuktikan bahwa setiap gagasan dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, warga Desa Wadas yang akan menentukan arah kepemimpinan dan masa depan desa melalui Pilkades mendatang.
• Irfan
0 Komentar