Thekarawangpost.com - Bandung | Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap yang tegas dan mendesak kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk segera mengambil langkah menyeluruh mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan delapan personel Polresta Karawang.
Mewakili BEM Se-Jawa Barat, Beryl Geovanni Xenoglosi menegaskan bahwa dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum adalah persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
"Kami memandang bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata," ujar Beryl kepada awak media, Minggu (8/11/2026).
Beryl menekankan bahwa institusi kepolisian yang diberi mandat melindungi dan mengayomi masyarakat wajib menjaga supremasi hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas.
"Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara kepada aparat justru digunakan secara sewenang-wenang dan mencederai hak-hak masyarakat," tegasnya.
Mahasiswa menegaskan pula bahwa institusi kepolisian tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi siapa pun yang diduga melanggar hukum. Terutama dalam urusan kejahatan narkotika yang sangat merusak tatanan kehidupan berbangsa.
"Institusi kepolisian tidak boleh menjadi ruang impunitas bagi siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan jabatan. Apalagi dalam hal kejahatan narkotika yang sangat berbahaya dan merusak bangsa," tambahnya.
LIMA TUNTUTAN TEGAS BEM SE-JAWA BARAT
Melalui pernyataan sikap resmi tersebut, BEM Se-Jawa Barat menyampaikan lima tuntutan secara tegas:
1. Mendesak Kapolda Jawa Barat untuk segera mengusut secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan delapan personel Polresta Karawang.
2. Mendesak pemeriksaan transparan, objektif, dan independen terhadap seluruh personel yang diduga terlibat.
3. Meminta penindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan bukti pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana.
4. Menuntut keterbukaan informasi kepada publik terkait perkembangan dan hasil pemeriksaan, agar tidak muncul dugaan perlindungan terhadap oknum di internal kepolisian.
5. Mendesak evaluasi pengawasan internal Polri guna memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Beryl mengingatkan, kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan dari keberanian menindak pelanggaran di lingkungan institusi sendiri.
"Kami menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak dibangun melalui slogan dan pencitraan, melainkan melalui keberanian untuk menindak setiap pelanggaran di tubuh institusinya sendiri. Jangan biarkan seragam menjadi tameng bagi penyalahgunaan kekuasaan. Hukum harus berdiri di atas segala bentuk jabatan dan kewenangan," ujarnya dengan nada tegas.
BEM Se-Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal proses ini sebagai bagian tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi.
"BEM SE-JAWA BARAT Melawan Penyalahgunaan Kekuasaan, Mengawal Keadilan!"
• JS
0 Komentar